Kepastian Hukum, mengutamakan landasan hukum peraturan perundang-undangan.

Transparansi, keterbukaan kepada masyarakat.

Koordinasi, kerjasama yang baik.

Efektivitas, tepat sasaran, akurat, valid, hemat tenaga, waktu dan biaya.

Akuntabilitas, dapat dipertanggung jawabkan.

Obyektivitas, sesuai fakta dan data atau bukti yang jelas dan valid.

Proporsionalitas, mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas dan kewenangan.

Kerahasiaan, melindungi dan menjaga kerahasiaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Obyektif, tidak bersifat fitnah.

Bersifat konstruktif.

Menginformasikan adanya indikasi pelanggaran, penyimpangan, penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, kesalahan yang dilakukan aparatur.

Sumbang saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Ditujukan kepada Lembaga/Instansi terkait.

Belum pernah diproses untuk disalurkan. 

Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan.

Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.

Pengaduan diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya.

Pengaduan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan.

Nama dan alamat lengkap.

Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiel atau immateriel yang diderita.

Permintaan penyelesaian yang diajukan

Tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan.

Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan.

Pengaduan dapat disertai dengan bukti-bukti sebagai dukungan.

Telepon : (0914) 22543

Fax : (0914) 22852

SMS/WA  : 082238191610

Kotak Pengaduan 

Email : dpmptsp.pengaduan@gmail.com