Scroll to top

KABUPATEN MALUKU TENGAH MERAIH PENGHARGAAN PREDIKAT KEPATUHAN TERTINGGI BIDANG PELAYANAN PUBLIK
User

KABUPATEN MALUKU TENGAH MERAIH PENGHARGAAN PREDIKAT KEPATUHAN TERTINGGI BIDANG PELAYANAN PUBLIK

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah meraih penghargaan kepatuhan tertinggi bidang pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia. Penghargaan diberikan atas kinerjanya dalam melayani masyarakat.
Penerimaan penghargaan itu diwakili oleh Ombdsman perwakilan Maluku yang berlangsung di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (29/12/2021).
 
Dari 416 pemerintah kabupaten/kota penerima, 100 diantaranya masuk dalam penilaian tertinggi atau zona hijau sementara sisanya berada di zona kuning (sedang) dan zona merah (rendah). Kabupaten Maluku Tengah masuk dalam 100 Kabupaten/kota yang dinilai mencapai predikat tertinggi atau hijau dengan perolehan nilai 88.15. 
 
Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik merupakan hasil pengawasan yang dilakukan terhadap Kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik pada tahun 2021 dari Ombudsman RI dilakukan terhadap 587 instansi. Instansi tersebut terdiri atas 24 kementerian, 15 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 416 pemerintah kabupaten, dan 98 pemerintah kota.
 
Penilaian dilakukan dengan tujuan untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pelayanan publik dalam rangka mencegah maladministrasi, demikian di sampaikan Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih dalam sambutannya, Ada empat pelayanan substansial yang menjadi titik penilaian yaitu perizinan, Kesehatan, Administrasi Kependudukan dan Pendidikan. Adapun Dinas penyelengara yang dinilai adalah DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Dukcapil.
 
Presiden Jokowi dalam arahan-arahannya menyampaikan pelayanan publik yang prima tidak terjadi begitu saja, memerlukan komitmen, memerlukan upaya bersama, sinergitas antar lembaga, memerlukan ikhtiar berkelanjutan, disiplin yang panjang, transformasi sistem, transformasi tata kelola, perubahan pola pikir, dan perubahan budaya kerja. Mengubah kebiasaan dilayani menjadi melayani.

TAGS: nasional

Write a Facebook Comment

Leave a Comments